Pemerintah Indonesia berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025, ya betul tahun depan banget. Kenaikan ini diumumkan Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu yang lalu.
Mengapa PPN Harus Naik?
Pertanyaan mengenai kenapa PPN harus naik merupakan pertanyaan dasar dari masyarakat yang seharusnya dijawab pemerintah dengan terbuka dan jujur saja. Menurut logika sederhana yang saya tangkap kenapa PPN ini harus dinaikkan adalah bayangkan kamu punya hutang banyak dan kamu butuh uang untuk menambal ‘lubang’ itu, tentu kamu akan berpikir untuk mendapatkan uang secara cepat, bukan?
Nha logika sederhananya perlu adanya uang cepat untuk menutup hutang tersebut, caranya bagaimana? Apakah dengan menarik pajak dari si kaya? Ah itu terlalu lama, memberikan ampunan pajak ke mereka yang punya aset mewah? Ah terlalu berisiko, lalu bagaimana caranya? Tentu saja menarik pajak dari kelas menengah ke bawah. Kenapa? Karena kelas menengah ke bawah akan ‘manut’ saja ketika negara menarik pajak dari kelas-kelas tersebut.
Lantas, Kenapa Kenaikan PPN ini Harus Ditolak?
Masyarakat dengan tegas melakukan penolakan atas kenaikan PPN 12% ini dengan berbagai cara, menyebarkan petisi secara daring hingga aksi turun ke jalan. Petisi daring yang sudah disebarkan tercatat mendapat tanda tangan sebanyak 100.000 lebih, artinya ada ketidakpuasan dari masyarakat atas rencana kenaikan PPN 12% ini.
Dilansir dari Alinea.id Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan petisi yang ditandatangani oleh ratusan ribu warga tidak hanya menjadi alat protes, tetapi juga representasi aspirasi publik yang mendesak.
Tingginya jumlah tanda tangan dalam bit.ly/pajakmencekik menunjukkan kebijakan kenaikan PPN tidak diterima oleh sebagian besar masyarakat.
Kenaikan PPN dikhawatirkan akan menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Dengan harga barang yang meningkat, konsumsi rumah tangga diprediksi akan menurun, memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Lalu Bagaimana dengan Gen Z?
Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 2025 diperkirakan berdampak signifikan pada keuangan pribadi generasi Z, berpotensi menyebabkan kesulitan menabung, terlilit hutang, dan gangguan kesehatan mental.
Meski tampak kecil, kenaikan PPN dari 11 persen ke 12 persen menjadi beban signifikan bagi Gen Z yang baru memulai karier. Dalam setahun, tambahan Rp1.748.265 ini membutuhkan perencanaan keuangan yang lebih matang.
Bukan tidak mungkin nantinya di 2025 harga barang dan jasa akan semakin melambung tinggi. Ketimpangan sosial dan terjerumus ke praktik pinjaman online akan semakin tumbuh subur. Tentu saja, untuk Gen Z biaya healing juga akan terus meningkat. Ini sungguh sangat mendesak dan berbahaya.
Di tengah terpaan isu kesehatan mental karena beban hidup yang sudah banyak, nampaknya Gen Z juga harus berjuang lebih keras di 2025 nanti untuk menanggung beban PPN yang lebih besar lagi.
Pesan untuk para Gen Z yang membaca ini, mungkin ada baiknya sudah mulai mengatur perencanaan keuangan mulai dari sekarang, pisahkan antara ‘butuh’ dan ‘ingin’ karena itu akan berdampak di keuangan kalian semua. Oiya, satu lagi, jika kamu merasa ini penting untuk ditolak, mari ikut menyuarakan penolakan kenaikan PPN ini, ambil bagianmu dalam pergerakan, dan gunakan hak dan kewajibanmu sebagai warga negara.
